Mungkin sebuah lembaga hampir semua kompak bahwa untuk memajukan kwalitas lembaga yang dikelola harus menggunakan anggaran yang cukup besar termasuk di bidang pendidikan. Tapi benarkah demikian ? Sebagaimana kita tahu bahwa anggaran pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan sangat besar.
Tapi secara fakta, kita masih sering sekali melihat dan mendengar tentang sekolah yang roboh, sekolah seperti kandang sapi, sekolah yang TIDAK PUNYA PERPUSTAKAAN juga masih banyak.
Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah, KEMANA ANGGARAN yang BESAR itu ? DuniaPerpustakaaN.Com kali ini mengutip sebuah tulisan dari kompas.com (9/7/2011) berjudul “Anggaran Pendidikan Besar, Ke Mana Larinya?”.
Pengamat pendidikan Wildan Hasan Syadzili menilai, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sekadar jargon politik. Sehingga, menurutnya, justru menyebabkan mahalnya biaya saat awal masuk sekolah maupun perguruan tinggi.
“Dalam praktiknya, tidak sampai 50 persen anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan itu benar-benar untuk peningkatan mutu pendidikan. Lebih banyak untuk belanja pegawai,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/7/2011).
Pernyataan Wildan menanggapi awal tahun ajaran baru sekolah yang seringkali membuat orangtua siswa pusing dengan biaya yang mahal. Situasi itu, menurut Wildan, ditunjang dengan perangkat peraturan yang mengkondisikan terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah di Indonesia. Hal itu, katanya, disebabkan pemerintah pusat hanya bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan (education funding) terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan pusat.
“Lalu untuk pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, mereka yang bertanggung jawab sendiri,” paparnya.
Lebih lanjut, menurut dia, situasi demikian terjadi karena pemegang kebijakan masih menganggap investasi pendidikan dianggap hanya membuang uang. “Padahal di negara lain, pendidikan dijadikan sebagai investasi jangka panjang untuk membangun SDM demi kepentingan pembangunan ekonomi,” kata Wildan.
Dia mengungkapkan, alokasi pendidikan di sejumlah negara lainnya jauh di atas Indonesia. Contohnya, di Australia sebanyak 46 persen dari APBN, Singapura 32 persen, dan Amerika hingga 68 persen.
Ironinya, kata Wildan, sistem pendidikan yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak, diperparah dengan kualitas pendidikan yang jauh dari kategori baik. “Konyolnya, masyarakat membayar biaya pendidikan yang mahal, namun tidak setimpal dengan kualitas yang didapat,” tambahnya.
Baik pemerintah maupun penyelenggara pendidikan, kata Wildan, sama-sama tidak memiliki tanggungjawab. Atas kondisi demikian, dia mengharapkan agar pemerintah dan DPR secara serius menambah dalam menanggung lebih besar biaya pendidikan untuk masyarakat.
“Negara harus lebih besar menanggung biaya pendidikan,” tuturnya.